Home Suplemen Opini Cara Lama Menenggelamkan Ulama

Cara Lama Menenggelamkan Ulama

1445
0
Thought Catalog (ilustrasi)

The New Yorkers edisi Mei 1988, dua artikel secara kontinyu memberikan saran kepada para pelaku bisnis Amerika di Indonesia. Apabila mereka ingin berhasil disarankan untuk pedekate terhadap dua kekuatan politik yang sama-sama berbaju “hijau”.

Baju “hijau” yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ketika itu) dan yang kedua adalah umat Islam. Keduanya dianggap the real people power di Indonesia. Sebab ketika itu yang memegang kekuasaan adalah “hijau” yang pertama, kelompok inilah yang didekati. Sementara “hijau” yang satu lagi menjadi objek kelemahan karena potensi politik yang dimilikinya. Dan ini berlangsung hingga sekarang.

Ada begitu banyak cara untuk memperlemah potensi politik umat Islam. Rezim Susilo Bambang Yudhoyono, juga melakukan upaya untuk itu. Yakni melalui isu radikalisme dan terorisme. Masih ingat tentu gaung tentang radikalisme di sekolah dimulai dari kelompok kajian rohani Islam atau rohis. Sementara untuk terorisme melalui bom hingga berujung penangkapan dan penembakan pelaku yang kerap berinisial “Abu”.

Era “prihatin” itu penguasa juga pernah menggulirkan wacana sertifikasi ulama. Akan tetapi rencana itu dibatalkan karena reaksi masyarakat luas menentang kebijakan yang dinilai akan menjadi alat kontrol terhadap ulama.

Kilas balik ke masa lampau. Sejarah Indonesia telah mencatat betapa ulama pernah dijebloskan ke penjara. Adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA mengalami dinginnya dinding penjara selama dua tahun dari 1964 hingga 1966 di Sukabumi, Jawa Barat. Perintah ini datang langsung dari Presiden ketika itu. Soekarno. Lacurnya tanpa adanya proses persidangan.

Hamka dianggap melanggar UU Anti Subversif Penpers  No.11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Penulis tafsir Al Azhar dianggap melakukan upaya makar dan merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno.

Artawijaya dalam buku Belaja dari Partai Masyumi mengatakan bahwa tuduhan itu semata-mata karena kebencian mereka terhadap  Hamka sebagai ulama yang berlatar belakang Partai Masyumi.

Pada orde baru, tak jauh berbeda. Presiden Soeharto melalui Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pangkamtibmas)  melakukan pengawasan terhadap ceramah-ceramah yang dilakukan ulama. Kondisi ini berlangsung dari tahun 80-an hingga 90-an.

Sementara di rezim Joko Widodo semakin menganga upaya peyorasi ulama—setelah meledaknya pelecehan Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh petahana Basuki Tjahaja Purnama. Dalam beberapa bulan terakhir polisi sangat bergerilya, khususnya tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). Sejumlah ulama dalam gerakan ini diperiksa polisi.

Dari beberapa tokoh GNPF MUI yang terlibat masalah hukum, imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi orang paling banyak dipanggil polisi. Mulai dari kasus dugaan penodaan lambang negara hingga laporan Kementerian Keuangan soal tudingan ada lambang palu arit di uang yang diedarkan pemerintah. Untuk perkara dugaan penodaan negara, HRS sudah menjadi tersangka.  Tokoh GNPF lain yang ikut tersangkut masalah hukum. Mereka adalah Munarman dan pimpinan Arrahman Quranic Learning Center (IQL) Ustadz Bachtiar Nasir.

Selain kriminalisasi ulama, upaya lama juga dilakukan.  Pemerintah melalui Kementerian Agama, tengah berupaya melancarkan program sertifikasi khatib shalat Jumat.  Sertifikasi tersebut dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi ujaran kebencian.

Upaya tersebut ditengarai sebagai upaya untuk membatasi gerak dan pendapat ulama atas kebebasan berpendapat.  Penguasa merasa ada ketakutan kepada ulama, takut adanya kudeta dan makar.  Ketakutan yang overdosis. Padahal ulama hanya menyampaikan kebenaran yang mereka yakini kebenarannya dan tak melanggar konstitusi. Jika pemerintah bersih, kenapa harus risih? [Paramuda/BersamaDakwah]

 

Komentar