Catatan Hati yang Menyedihkan Soal Ambil Alih Umroh

Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan akan mengambil alih penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dari pihak swasta.

“Cerita” itu menuai derita. Membuat pengusaha jasa menumpahkan gagasan yang tidak gagah itu.

Berikut catatan dari Rizki Kurniawan N, salah seorang yang bergerak di jasa pemberangkatan ibadah umrah.

Saya baca berita surat kabar dengan tema itu dalam beberapa hari ke belakang. Ide itu membuat saya terganggu karena dua hal. pertama, karena yg mau dicaplok negara adalah lahan bisnis saya, jadi mau tidak mau harus dipikirkan. Kedua, ide ini merupakan bentuk kepongahan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang seharusnya.

Banyaknya terjadi penipuan dan penelantaraan jamaah, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak pula pengaduan dari masyarakat. atas dasar inilah timbul ide mereka untuk melakukan pengelolaan sendiri.

Pertama, jika kita ingin sama-sama koreksi. Toh penyelenggaraan haji saja yang hanya sekali setahun masih banyak kelemahan. Lihat pula sistem pengelolaan dana haji, tidak ada transparansi sampai sekarang. sudah lah tidak becus dalam hal haji, ingin pula mengelola umrah sepanjang tahun. Itu namanya PONGAH.

Kedua, banyaknya kasus penipuan, banyaknya penelantaran, dsb. jangan salahkan pihak swasta yg berbisnis dengan benar. Saat ini pemerintah berwacana hanya karena kesalahan beberapa perusahaan, jangan begitu. Kita harus fair. kita harus adil dalam menilai, menurut saya hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah. coba lihat… sampai sekarang ada perusahaan menjual umrah dengan harga 10 jt, 12 jt, 14 jt dengan fasilitas yg dijanjikan sama dengan paket reguler. ini nyata berpotensi 95% GAGAL/BERMASALAH. Lalu kenapa tidak ada tindakan preventif?

Bagi saya ini nyata adalah kelemahan dasar pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Apakah anda tahu ada perusahaan investasi bodong? Apakah anda juga tau ada perusahaan investasi berizin? Ketika investasi bodong banyak merugikan masyarakat, apakah serta merta semua perusahaan investasi harus kita tutup? Padahal dengan kasat mata kita bisa menilai satu perusahaan beroperasi dengan normal atau tidak. mari belajar dari VGMC, ECMC, MMM dll. Saya dari awal ketika prusahan itu hadir sudah tau bahwa itu adalah aka-akalan. Apakah pemerintah dengan segala kekuasaan dan sumber daya mereka tidak mengetahuinya? Lalu mengapa mereka tidak bertindak lebih awal?

Jika pola pikir pemerintah/kemenag sama dg kasus umrah, maka semua perusahaan investasi, legal atau tidak, HARUS DITUTUP.

CARA BERFIKIR SEPERTI INI BERBAHAYA.

Akan banyak lagi penutupan bisnis berikutnya jika pola pikir seperti ini harus diterima!

Mari kita bandingkan. Manakah yang lebih berat melaksanakan atau mengelola umrah sepanjang tahun dibandingkan dengan melakukan pengawasan ketat sehingga kita meminimalisisr potensi penipuan atau penelantaran jamaah.

Kalau soal mengelola bagi saya sederhana saja. Jika kita ingin tau kesanggupan pemerintah, maka mereka maximalkan saja pelayanan haji dan buka sistem pengelolaan dana haji seterang-terangnya, maka baru boleh mereka menyatakan sanggup mengelola umrah. Haji itu sekali setahun, sedangkan umrah….SETIAP HARI dari bulan November hingga ramadhan tahun berikutnya.

Lalu bagaimana dengan mengawasi? pengawasan ini hanya soal kemauan saja. apa susahnya bagi negara untuk mengatur dan mengawasi apa yang tampak di negara ini. jika ada kemauan, maka hal seperti penelantaran dan penipuan itu sangat mudah diantisipasi.

Saya sangat heran, kenapa dalam aspek pengawasan ini pemerintah tidak bekerja optimal. padahal jika pengawasan dilakukan dg benar maka kita bisa mengantisipasi apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah maupun masyarakat itu.

Saya kalau jadi menteri agama, semua masalah ini bisa selesai dengan cepat. MUDAH SEKALI.

itu satu sisi. Ada sisi lain yang harus kita kaji dan harus pemerintah cari solusinya jika ingin memaksakan kebijakannya.

Saya memperkirakan, bisnis umrah di tanah air menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja (ini perkiraan kasar saja). Ini terdiri dari karyawan perusahaan, dan karyawan-karyawan pd perusahaan lain yg secara langsung hidup karena adanya perusahaan penyelenggara umrah.

Jika pemerintah ambil alih pengelolaan umrah maka mau dikemanakan tenaga kerja sebanyak itu? karena itu jangan asal ada ide saja!!! pemerintah mestinya ciptakan lapangan kerja, bukan menghilangkan apa yang sudah ada.

Seharusnya pemerintah fokus kepada regulasi dan pengawasan saja. Serahkan eksekusi kepada swasta. karena memang itulah tugas pemerintah. saya heran.. kok “seolah-olah” pemerintah ingin BISNIS ya.

Pemerintah yang benar menurut saya harus mendorong agar pelaku usaha bisa lebih kuat. kalau perlu haji itu diserahkan kepada swasta, sehingga ada persaingan harga dan fasilitas.

Jadi… saya sebenarnya tidak khawatir sedikit pun dengan wacana pemerintah tsb. Karena saya yakin wacana ini tidak akan terealisasi. Tapi saya GUSAR kenapa ide ini bisa ada dan muncul dari kementrian agama.

Karena tidak mampu berkinerja baik maka cari hal baru yang bisa dipertentangkan. Agar suasana hangat dan riuh. Jadi tak jadi bukan tujuan utama,yang penting riuh dulu.

Bagi saya itu gagasan keputusasaan!

[Paramuda/ BersamaDakwah]