Pemerintah Mesir keberatan atas calon duta besar yang diajukan oleh Pemerintah Suriah untuk bertugas di Kairo. Sosok calon diplomat tersebut adalah Muhammad Thaha al-Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Urusan Negara-Negara Arab di Kementerian Luar Negeri Suriah.
Berdasarkan laporan sumber-sumber diplomatik yang dihimpun oleh harian Al Sharq Al Awsat, pihak Kairo tidak menyampaikan penolakan tersebut secara terbuka. Namun sinyal penolakan itu terbaca dari tidak diterbitkannya persetujuan (agrément) dari Pemerintah Mesir.
Muhammad Thaha al-Ahmad sendiri bukan sosok asing dalam lingkup diplomasi Suriah. Latar belakang pendidikannya cukup kuat dengan gelar sarjana teknik pertanian dari Universitas Aleppo (2007) dan gelar magister dari Universitas Kairo (2012) dalam bidang evaluasi ekonomi dan finansial proyek pertanian. Ia juga berpengalaman di bidang administrasi diplomatik serta memahami dinamika Mesir.
Dugaan Afiliasi Ikhwanul Muslimin
Para pengamat politik Timur Tengah menilai, sikap Kairo ini tidak berkaitan dengan kapasitas administratif Al-Ahmad, melainkan karena kecurigaan terhadap latar belakang afiliasinya. Muncul dugaan mengenai adanya afiliasi ideologis atau persepsi kedekatan sang calon dubes dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.
Sejak perubahan peta politik di Mesir pada tahun 2013, Pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. El-Sisi memasukkan organisasi tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Oleh karena itu, latar belakang ideologi dari setiap representasi asing yang akan bertugas di Mesir menjadi salah satu instrumen penyaringan yang sangat sensitif.
Padahal, dari sisi rekam jejak akademik, Al-Ahmad memiliki keterikatan yang cukup kuat dengan Mesir karena pernah menempuh S2 di Universitas Kairo. Faktor kedekatan historis dan pemahaman mendalam mengenai dinamika Mesir inilah yang membuat Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad al-Shaibani, merekomendasikan namanya secara langsung untuk mengisi pos strategis di Kairo. Namun, proses tersebut kini terhenti tanpa tenggat waktu yang pasti.
Proses Normalisasi Hubungan Bilateral
Meski diwarnai dengan penolakan calon dubes, situasi hubungan bilateral antara Kairo dan Damaskus dilaporkan tidak berada dalam kondisi krisis atau ketegangan terbuka. Saat ini, hubungan kedua negara Arab tersebut tengah berada dalam fase transisi dan penyesuaian kembali setelah mengalami pembekuan diplomasi selama bertahun-tahun akibat krisis Suriah.
Proses komunikasi dan koordinasi antara kedua ibu kota negara tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penundaan pelantikan dubes ini dinilai sebagai bagian dari dinamika normalisasi hubungan yang masih mencari bentuk keseimbangan baru.
Jika ke depan Pemerintah Suriah bersedia mengajukan figur alternatif yang dapat diakomodasi oleh kepentingan domestik Mesir, maka proses pemulihan hubungan diplomatik di tingkat kedutaan besar diprediksi akan kembali berjalan normal. Sebaliknya, jika tidak ada titik temu, hubungan kedua negara akan tetap berjalan dalam koridor yang terbatas. Fenomena ini menegaskan bahwa diplomasi di kawasan Timur Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kalkulasi keamanan, kedaulatan, dan stabilitas politik regional. [YH/BDN]