Beranda Suplemen Opini Kenapa Puan tak Diganti?

Kenapa Puan tak Diganti?

0
kontrasnews

Hari ini, Rabu (27/7), di Istana Negara Jakarta Pusat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan para menteri yang layak diganti atau yang mengalami perombakan (reshuffle).

Sehari sebelumnya, Jokowi mengeluarkan cuitan yang berbunyi, “Kabinet baru akan segera diumumkan. Dukungan rakyat sangat penting untuk keberhasilan pemerintah -Jkw”

Ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkan para menteri baru itu sebagai berikut:

  1. Menko Kemaritiman: Luhut Binsar Panjaitan
    2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro
    3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
    4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong
    5. Menko Polhukam: Wiranto
    6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
    7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo
    8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
    9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
    10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
    11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
    12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar
    13. Men PANRB: Asman Abnur

Kepulangan Sri Mulyani dari Bank Dunia juga memberi angin segar. Berharap perekonomian Indonesia membaik ketika dia ditunjuk jadi Menteri Keuangan. Namun tak sedikit yang kecewa atas pergantian Anies Baswedan ke Muhadjir Effendy. Anies dinilai moncer kinerjanya membawa dunia pendidikan.

Dari ketigabelas menteri yang diganti tak ada nama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Publik juga bertanya-tanya; kenapa Puan tak diganti?

Publik menilai Jokowi tidak mau ambil risiko, sebab ada ‘orang besar’ di balik Puan Maharani.

“Jokowi nggak fair. Kalo ukuran prestasi kenapa Puan nggak diganti. Apa karena dia komisaris republik ini ya?” komentar net citizen di laman Twitter @Apni.

Tentu kita ingat dengan terang benderang, pada tahun 2015, Lembaga Klimatologi Politik (LKP) pernah mengeluarkan survei terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik dalam 365 hari usia kabinet kerja Jokowi. Hasilnya cukup mengejutkan (atau lumrah saja?) sebanyak lebih kurang 31,8 % responden menilai Putri Megawati Soekarno Putri itu berkinerja buruk.

Selama hampir dua tahun menjabat sebagai Menko PMK, Puan Maharani diniliai publik sebagai menteri yang kurang terbuka kepada publik. Bahkan, kementerian yang di bawah Puan terbilang rendah dalam melakukan serapan anggaran kerja.

Kenapa Puan tak disentuh oleh Jokowi? Sederhana saja, mungkin karena bukan mahram. [Paramuda/ BersamaDakwah]